Ekonomi digital Indonesia mencapai nilai transaksi bruto (GMV—gross nerchandise value) sekitar US$100 miliar pada tahun 2025, serta diproyeksikan mencapai setidaknya sekitar US$180 miliar pada tahun 2030, menurut laporan e-Conomy SEA 2025 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company. Laporan tersebut menandakan bahwa fase pertumbuhan berikutnya di kawasan ini akan didorong oleh AI (artificial intelligence—kecerdasan buatan). Bagi bisnis di Indonesia, pertanyaannya bukan lagi apakah akan mengadopsi AI, melainkan bagaimana mengubahnya menjadi nilai yang bertahan lama.
Ambisi tersebut sudah terlihat jelas. PwC’s 29th Global CEO Survey menemukan bahwa 75% CEO di Indonesia berniat mengejar peluang pertumbuhan di luar lini bisnis inti perusahaan mereka dalam 3 tahun ke depan, jauh lebih tinggi dibandingkan 37% yang tercatat di kawasan Asia Pasifik. Namun, nilai yang dihasilkan AI masih belum merata. PwC menemukan bahwa sekitar satu dari lima CEO di Indonesia mengaitkan AI dengan pertumbuhan pendapatan, sementara lebih dari satu dari empat melaporkan adanya penghematan biaya. Namun, hanya satu dari sepuluh yang merasakan kedua manfaat ini secara bersamaan.
Sebagian penyebabnya terletak pada fondasi yang belum kuat. PwC menemukan bahwa meskipun 63% organisasi di Indonesia memiliki budaya yang mendukung AI dan 57% mampu mengintegrasikannya, jauh lebih sedikit yang telah memiliki fondasi praktis yang memadai. Hanya 36% yang telah memformalkan proses AI yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, niat bergerak lebih cepat dibandingkan eksekusi.
Seiring AI bergeser dari sekadar eksperimen menjadi bagian dari operasional sehari-hari, cakupan risiko operasional dan siber yang dihadapi organisasi pun ikut meluas. Hal ini memunculkan pertanyaan penting bagi bisnis di Indonesia: bagaimana cara meningkatkan skala adopsi AI tanpa menambah risiko, sekaligus membangun kepercayaan yang menjadi landasan pertumbuhan tersebut?
Jawabannya dimulai dari perubahan perspektif. Resiliensi siber bukan lagi sekadar persoalan keamanan, melainkan telah menjadi kebutuhan bisnis yang mendasar. Pada 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendeteksi sekitar 5,2 miliar anomali lalu lintas internet yang berpotensi mengindikasikan serangan siber di Indonesia, dengan sekitar 93,78% di antaranya terkait malware yang berpotensi berkembang menjadi ransomware. Angka ini setara dengan rata-rata sekitar 185 potensi serangan setiap detiknya.
Perusahaan makin perlu memperkuat resiliensi seluruh operasional TI mereka, bukan hanya pertahanan siber semata, agar dapat meminimalkan gangguan, menjaga kelangsungan bisnis, dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan saat insiden terjadi.
Tata kelola AI yang bertanggung jawab merupakan bagian kedua. Seiring adopsi AI yang makin cepat, organisasi membutuhkan visibilitas, kendali, dan akuntabilitas yang lebih besar atas sistem mereka agar dapat memperoleh manfaat AI sekaligus mengelola risiko yang menyertainya.
Indonesia sudah mulai bergerak ke arah tersebut. Pada 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan panduan tata kelola AI untuk sektor perbankan Indonesia, yang berlandaskan prinsip-prinsip seperti keandalan, akuntabilitas, dan pengawasan manusia, serta dirancang untuk melengkapi aturan resiliensi siber dan keamanan yang sudah ada. Ini merupakan sinyal jelas bahwa tata kelola AI yang bertanggung jawab mulai bergeser dari sekadar wacana menjadi ekspektasi.
Upaya ini menjadi makin menantang seiring lingkungan TI yang kian kompleks. Karyawan mengandalkan berbagai aplikasi dan perangkat, sementara bisnis kini beroperasi di lingkungan cloud, on-premises, dan hybrid. AI dan otomatisasi menambah lapisan baru pada ekosistem yang sudah sangat saling terhubung ini.
Ketika sistem-sistem ini dikelola secara terpisah, bahkan masalah yang tampak sederhana pun bisa sulit didiagnosis. Sebagai contoh, seorang karyawan yang tidak dapat mengakses suatu aplikasi bisa jadi menghadapi masalah pada aplikasi itu sendiri, jaringan, endpoint, autentikasi, maupun infrastruktur pendukungnya. Visibilitas yang terbatas memperlambat respons, mengaburkan dampak sebenarnya dari suatu insiden, dan lambat laun dapat mengikis kepercayaan yang seharusnya dijaga oleh resiliensi siber tersebut.
Di sinilah unified IT management—manajemen TI terpadu menjadi makin relevan. Dengan menghadirkan visibilitas yang lebih luas di seluruh endpoint, jaringan, aplikasi, dan infrastruktur, organisasi dapat mengidentifikasi risiko secara proaktif, merespons potensi gangguan lebih cepat, dan membangun fondasi teknologi yang lebih resilient. Pendekatan ini menghubungkan operasional TI sehari-hari dengan tujuan yang lebih besar, yaitu keamanan dan kelangsungan bisnis.
Inilah bidang yang ManageEngine, divisi manajemen TI enterprise dari Zoho Corporation, kuasai. Pendekatan unified IT management memberikan organisasi visibilitas dan kendali untuk mengelola risiko di tengah lingkungan yang makin kompleks, sehingga mereka dapat berinovasi dengan percaya diri serta menjaga kepercayaan sebelum, selama, dan setelah insiden terjadi. Resiliensi siber dan tata kelola AI yang bertanggung jawab kini tidak dapat dipisahkan dari kinerja bisnis.
Bagi Indonesia, implikasinya melampaui masing-masing organisasi. Seiring negara ini bergerak menuju ekonomi digital senilai sekitar US$180 miliar pada tahun 2030, bisnis perlu memastikan bahwa investasi mereka dalam AI menghasilkan nilai yang tidak hanya terukur, tetapi juga aman dan tepercaya. Resiliensi dan tata kelola adalah yang melindungi nilai tersebut setelah tercipta.
Oleh karena itu, keunggulan kompetitif berikutnya mungkin tidak lagi datang dari mengadopsi lebih banyak teknologi, atau bahkan dari mengadopsinya lebih cepat. Keunggulan itu justru dapat datang dari mengelola teknologi secara lebih cerdas, dengan resiliensi dan tata kelola yang mampu mengubah ambisi menjadi kepercayaan bisnis yang bertahan lama.