2C2P by Antom merilis studi terbaru yang dilakukan IDC (International Data Corporation), mengungkap bahwa pasar e-commerce Asia Tenggara diproyeksikan tumbuh dengan CAGR (compound annual growth rate) sebesar 13,2% sepanjang tahun 2024–2029. Angka ini akan menempatkan Asia Tenggara sebagai pasar e-commerce dengan pertumbuhan tercepat kedua di dunia, hanya di bawah India. Studi bertajuk “How Southeast Asia Buys and Pays 2026: Unlocking SMEs’ Potential” tersebut diungkapkan di Jakarta pada 13 Mei 2026.
Nilai pasar e-commerce Asia Tenggara diproyeksikan tumbuh 85,4% dari tahun 2024 hingga mencapai US$289,8 miliar pada tahun 2029. Pembayaran digital diperkirakan mencakup 97% dari total transaksi e-commerce, naik dari 89%. Pertumbuhan terbesar diprediksi berasal dari pembayaran domestik—mencakup real-time payment dan skema pembayaran berbasis bank lokal—serta dompet digital, terutama di Indonesia, Thailand, dan Vietnam.
Secara lebih rinci, pembayaran domestik diperkirakan tumbuh 104%, dari US$45,1 miliar pada tahun 2024 menjadi US$92,0 miliar pada tahun 2029, sekaligus menjadi kontributor terbesar dalam segmen pembayaran digital Asia Tenggara dengan porsi sekitar 32%. Dompet digital diproyeksikan meningkat 107%, dari US$38,2 miliar pada tahun 2024 menjadi US$79,0 miliar pada tahun 2029, dengan pangsa pengguna naik dari 24% menjadi 27%. Sementara itu, BNPL (Buy Now Pay Later) diprediksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 174%, dari US$6,9 miliar pada tahun 2024 menjadi US$18,9 miliar pada tahun 2029.
Studi yang dipesan 2C2P by Antom ini juga menyoroti bahwa 56% populasi di kawasan Asia Tenggara masih belum memiliki akses kartu pembayaran berdasarkan data World Bank. Kondisi ini menjadikan solusi pembayaran digital makin relevan untuk menjawab tantangan struktural seperti rendahnya penetrasi kartu dan besarnya populasi yang belum terlayani perbankan tradisional.
Selain tren pembayaran, studi ini turut memotret kondisi UMKM sebagai pelaku yang makin aktif dalam ekonomi digital kawasan. Survei melibatkan 600 responden UMKM di enam negara—Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hasilnya, 66% UMKM di Asia Tenggara kini telah berjualan secara daring. Namun, sekitar sepertiga responden masih sangat bergantung pada transaksi tunai dalam operasional sehari-hari, termasuk di pasar lebih maju seperti Singapura. 2C2P by Antom mengeklaim bisa bantu.
Tantangan yang dihadapi UMKM pun beragam tergantung negara: isu infrastruktur dan konektivitas di Indonesia dan Filipina, kekhawatiran keamanan dan integrasi sistem di Singapura dan Vietnam, serta tekanan biaya dan regulasi di Malaysia dan Thailand. Sebanyak 63% responden menyatakan sistem pembayaran yang mereka gunakan saat ini membutuhkan peningkatan agar dapat mengikuti perkembangan tren pembayaran.
Meski baru 49% UMKM yang saat ini menjalankan bisnis lintas negara, tiga dari empat responden mengaku berencana melakukan ekspansi internasional dalam 2 tahun ke depan. IDC memperkirakan peningkatan partisipasi UMKM dalam e-commerce lintas negara berpotensi membuka tambahan nilai penjualan hingga US$20,8 miliar pada tahun 2029, atau setara peningkatan 7,1% terhadap nilai e-commerce kawasan.
“Di tengah pertumbuhan pesat pasar e-commerce Asia Tenggara, 2C2P by Antom berkomitmen membantu bisnis dari berbagai skala melalui solusi pembayaran dan insight yang dapat memudahkan mereka menghadapi lanskap pembayaran di Asia Tenggara yang semakin kompleks dan beragam. Pelaku usaha di Asia Tenggara, khususnya UMKM, memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi kawasan—berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB di sejumlah pasar utama dan menyerap 64,6% tenaga kerja—namun banyak di antaranya masih menghadapi tantangan dalam proses transformasi digital,” kata Worachat Luxkanalode (Group CEO of 2C2P by Antom).
Khusus untuk Indonesia, studi mencatat ekosistem pembayaran digital berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya penggunaan QRIS, virtual account, dompet digital, dan BNPL. Prioritas utama UMKM Indonesia meliputi penguatan kehadiran digital (35%), pengelolaan rantai pasok dan inventori (34%), serta perluasan pasar ke segmen pelanggan baru (28%). Adapun hambatan digitalisasi yang paling banyak disebut adalah kompleksitas integrasi sistem (40%), keterbatasan akses internet dan teknologi (33%), serta biaya pengelolaan pajak (33%).